Bebas Cantrang Bersyarat, Nelayan Hanya Boleh Melaut di Sini

Liputan6.com, Batang - Bupati Kabupaten Batang, Wihaji menepati janjinya untuk menyampaikan aspirasi nelayan cantrang kepada Presiden Joko Widodo. Keluh kesah nelayan itu direspons dengan pencabutan larangan penggunaan alat tangkap cantrang sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Walaupun sebagai kepala daerah harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat, akan tetapi menyampaikan aspirasi nelayan merupakan sebuah amanah warga nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang," ucap Wihaji, Kamis (18/1/2018).

Saat bertemu Presiden Jokowi, Wihaji mengungkapkan implikasi negatif pelarangan cantrang bagi nelayan. Yang paling terlihat adalah banyaknya pengangguran. Hal itu jika dibiarkan bisa berisiko sosial sangat berbahaya, setidaknya pada satu bulan ke depan.

"Presiden memberikan kesempatan nelayan cantrang hingga sampai rampung semua nelayan pindah ke alat yang baru. Dan juga tanpa ada batasan waktu pun dan harus resmi, yang selanjutnya akan ada surat edaran secara resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.

Ia juga mengungkapkan keluhan nelayan pengguna cantrang kesulitan memperoleh kredit untuk beralih alat tangkap. Maka itu, Presiden memerintahkan KKP untuk mendata siapa saja yang mengajukan kredit agar selanjutnya dipermudah prosesnya.

"Pemkab punya kewajiban untuk mendata siapa yang akan mendapatkan kredit yang akan beralih alat tangkap ikan. Yang selanjutnya kita laporkan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk dibantu proses perkreditannya," kata Wihaji.

Pembahasan soal kebijakan cantrang itu dilakukan di Istana Negara. Selain dihadiri Bupati Batang, turut hadir pula Bupati Tegal Enthus Susmono, Plt Wali Kota Tegal Nursholeh, dan Bupati Pati Haryanto.