Papua Paling Rawan Konflik Pilkada 2018

Liputan6.com, Jayapura - Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dikategorikan menjadi daerah paling rawan dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018. Provinsi Papua akan melaksanakan Pilkada Gubernur 2018 dan menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi, menyusul Provinsi Maluku dan Kalimantan Barat,

Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten, Mimika termasuk daerah terawan tertinggi, menyusul Kabupaten Jayawijaya, Paniai, dan Puncak yang keseluruhan daerah itu berada di Provinsi Papua.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam tatap muka dengan tokoh masyarakat dan sejumlah instansi lainnya menuturkan kerawanan yang dipetakan pada suatu daerah dikategorikan menjadi tiga bagian yakni kontestasi, penyelenggara, dan partisipasi yang terjadi pada Pilkada sebelumnya.

Apakah kontestan atau kandidat yang maju dalam pilkada itu mengutamakan program atau mengedepankan kesukuan. Lalu, apakah penyelenggara pilkada ada yang menjalani sidang DKPP atau tindak pidana pada pilkada sebelumnya. Atau apakah dari partisipasi pemilih aktif atau apakah ada konflik-konflik yang berakhir rusuh di kalangan pemilih.

"Pilkada 2017 diikuti oleh 11 kabupaten di Papua, Tapi, hanya satu kabupaten yang tidak melakukn sengketa di Mahkamah Konstitusi, yakni Kabupaten Dogiyai," kata Frietz di Jayapura.

Lalu, dari 459 penyelenggaran Pilkada di seluruh Indonesia yang diajukan ke DKPP, 64 persen diantaranya berasal dari Papua.

Saksikan video pilihan dibawah ini:

https://www.vidio.com/watch/619176-rekap-suara-pilkada-di-papua-ricuh-satu-orang-tewas-dan-rumah-dibakar-liputan-6-pagi

2 dari 3 halaman

Catatan Hitam Pilkada 2017

Pilkada 2017 juga mengakibatkan 11 orang meninggal dunia yakni lima orang meninggal dunia di Kabupaten Intan Jaya dan sisanya di Kabupaten Puncak Jaya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe bahkan menyebutkan Pilkada 2017 adalah pilkada yang sangat menyita perhatian dan menguras tenaga berbagai pihak.

Bayangkan saja, Pilkada di Kabupaten Jayapura harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak dua kali, karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dan juga para kandidatnya.

Lalu, Pilkada di Intan Jaya dan Puncak Jaya juga harus melakukan PSU ulang, serta terjadinya korban jiwa dan bentrok antar pasangan calon.

"Saya berharap, kepada 7 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2018, bisa belajar dan bercermin dari Pilkada 2017. Jangan sampai terulang lagi," kata Lukas.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, Pendeta Lipius Biniluk menghimbau semua calon kandidat yang ikut dalam pilkada, untuk mempersiapkan mental, siap menang dan siap kalah.

"Menang disyukuri, kalah juga disyukuri. Jangan hanya mau menangnya saja, giliran kalah melakukan provokasi," jelasnya.

Pimpinan agama di Papua, kata Biniluk siap membantu aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif di Papua. FKUB juga berharap tak ada lagi korban jiwa dalam pilkada 2018.

"Mari kita memasuki pilkada 2018, pesta demokrasi dengan penuh rasa syukur dan menjaga situasi tetap kondusif,’’ ajaknya.

3 dari 3 halaman

Tambahan Pasukan

Kepolisian Daerah Papua menyebutkan Kabupaten Puncak, Deiyai, Paniai dan Mimika, menjadi kabupaten paling rawan akan gangguan keamanan pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan dilaksanakan pada Pilkada serentak 2018.

Sementara, Kota Jayapura menjadi kota terawan pada pilkada Gubernur Papua 2018, dengan alasan Kota Jayapura menjadi pusat politik untuk Pilkada Gubernur Papua.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menyebutkan empat wilayah yang masuk sebagai daerah rawan, karena di wilayah tersebut masih terdapat kelompok kriminal bersenjata yang diduga bisa mengganggu terlaksananya pilkada atau bisa dimanfaatkan oleh kandidat tertentu untuk meraih suara terbanyak.

‘’Daerah Pegunungan Tengah adalah wilayah untuk merebut suara, sehingga adanya kelompok bersenjata bisa dimanfaatkan oleh kandidat untuk merebut suara,’’ kata Kamal, Rabu (13/12/2017).

Untuk mengantisipasi hal ini, Polda Papua akan menyurati Mabes Polri, meminta tambahan 1000-an personil untuk menjaga Pilkada serentak 2018 di Tanah Papua.

"Pergeseran pasukan terdekat, bisa dari Polda Papua Barat. Selain itu, kebanyakan personil di Papua Barat telah memahami adat dan budaya masyarakat di Papua," ujar Kamal.

Sampai saat ini, Polda Papua juga telah mengerahkan sejumlah pejabat utama untuk disebar ke 29 kabupaten/kota, dalam rangka pengamanan pilkada, guna membantu para kapolres dalam permasalahan pilkada kewilayahan.

"Kami juga akan melakukan roadshow ke beberapa kabupaten untuk pilkada Papua damai, diantaranya di Kota Jayapura, Biak, Mimika, Nabire," ucapnya.