Presiden Jokowi Apresiasi 232 Daerah Peduli HAM

Jokowi pun menegaskan bahwa kebijakan yang baik bukanlah seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah. Namun, seberapa banyak manfaat yang telah dirasakan masyarakat terutama masyarakat bawah.

"Untuk bisa menjamin hak sosial dan kultural, ekonomi dan politik masyarakat, harus bekerja nyata dan konkret. Harus melakukan kegiatan yang nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," jelasnya.

Menurut Jokowi, pemerintah terus berusaha keras agar segala lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan, penghasilan yang layak. Meskipun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Saat ini, pemerintah masih fokus dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan.

Jokowi menambahkan, pemerintah telah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 17,9 juta siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sedangkan di sektor kesehatan terdapat 92,4 juta masyarakat telah mendapat jaminan kesehatan berup Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Saya tahu masih banyak kekurangan yang diperbaiki agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan, pendidikan yang baik dan layanan dasar lainnya," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menkumham, Yasonna H Laoly mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pemenuhan dan pemajuan HAM yang telah diamanatkan konstitusi dan instrumen HAM Internasional.

Hal ini bisa dilihat dari hasil dialog Universal Periodic Review (UPR) yang telah dilaksanakan pada awal Mei 2017 silam. Ia bersama dengan Menteri Luar Negeri memimpin delegasi RI untuk membahas perkembangan implementasi HAM dalam empat tahun terakhir.

Dalam pembahasan UPR tersebut, imbuh Yasonna, banyak negara anggota PBB yang menyampaikan tanggapan dan apresiasi yan baik terkait dengan pemajuan HAM di Indonesia. "Khususnya terkait dengan Ranham (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)," jelasnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi melanjutkan Ranham 2014-2019 yang sudah memasuki generasi keempat. Ranham merupakan panduan nasional dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia.

Untuk tahun 2017, menurut Yasonna, aksi HAM di daerah hingga saat ini telah mencapai 52,26 persen. "Diharapkan aksi HAM hingga akhir tahun ini, pemerintah daerah dapat mempercepat pelaksanaan aksi HAM daerah hingga mencapai 100 persen," ujarnya.

Sementara itu, terkait penyusunan perda dan produk hukum daerah lainnya yang harus memperhatikan nilai-nilai HAM, Menkumham mengatakan telah membuat peraturan terkait penerapan materi muatan HAM dalam pembentukan perundang-undangan.

"Peraturan ini bertujuan memberikan panduan kepada par pemangku kepentingan khusunya pemerintah daerah terkait agar memperhatikan nilai-nilai HAM dalam penyusunan produk hukum daerahnya," ia memaparkan.

Dalam kesempatan itu, Yasonna mengungkapkan terdapat 351 dari 515 kabupaten/kota yang telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian terkait pemenuhan HAM. Dari jumlah itu, 232 di antaranya masuk kategori Peduli HAM dan 84 Cukup Peduli HAM.

Saksikan video pilihan di bawah ini: