Sukses

Protes Eks Narapidana Jadi Pejabat, Mahasiswa Serbu DPRD Bengkulu

narapidana

Liputan6.com, Bengkulu Gabungan mahasiswa Universitas Negeri Bengkulu, Universitas Muhammadiyah dan Institus Agama Islam Negeri Bengkulu dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia melakukan aksi unjuk rasa dengan menyerbu kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Mereka memprotes pelantikan dua orang eks narapidana kasus korupsi menjadi pejabat eselon III di lingkungan Pemda dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu.

Gabungan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Bengkulu itu melakukan konsolidasi di pelataran Mesjid Raya Baitul Izzah. Rencananya akan melakukan aksi ke kantor Gubernur Bengkulu, namun berbelok arah ke gedung DPRD setelah mereka mendapat informasi Gubernur Ridwan Mukti sedang berada di luar negeri.

D idepan gedung DPRD para demonstran sempat terlibat aksi saling dorong karena dihadang puluhan pasukan Shabara Polres bersama satuan polisi Pamong Praja. Tidak sampai terjadi bentrok fisik, para demonstran melanjutkan aksi di depan pagar gedung wakil rakyat di kawasan Padang Harapan Kota Bengkulu itu.

Dalam orasinya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Bengkulu Zelkan Idris Soleh menyatakan, pelantikan pejabat yang pernah menjadi narapidana itu melanggar Undang Undang nomor 5 tahun 2015 tentang Paratur Sipil Negara. Apalagi narapidana tersebut tersangkut kasus korupsi dana APBD.

"Kami minta DPRD memanggil gubernur untuk segera merespon tuntutan kami ini secepatnya," tegas Zelkan di Bengkulu, Jumat (12/5/2017).

Korlap aksi Jhon Saputra dari KAMMI Daerah Bengkulu menyatakan, pihaknya meminta DPRD menggunakan haknya yang dijamin konstitusi untuk menindak dan membersihkan aparatur sipil negara yang ditempatkan tidak sesuai dengan aturan.

Jika tidak dilakukan, para mahasiswa berjanji akan meneruskan kasus ini ke Menteri Dalam Negeri melalui Badan Aparatur Kepegawaian Negara (BAKN) untuk meninjau ulang semua pejabat yang sudah dilantik, apalagi beebrapa diantaranya bermasalah secara administrasi.

"DPRD harus turun tangan, ini sudah fatal," tegas Jhon.

Sayangnya saat aksi berlangsung, semua anggota DPRD Provinsi Bengkulu sedang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta. Mereka hanya diterima oleh Sekretaris DPRD Syofwin Syaiful.

Kepada para demonstran, Syofwin berjanji akan melanjutkan penyataan mereka kepada pimpinan DPRD dan akan menjadwalkan pertemuan secara langsung.

"Kami akan meminta pimpinan DPRD untuk meluangkan waktu mereka setelah kembali ke Bengkulu untuk menemui para mahasiswa," jelas Syofwin.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti saat dihubungi berjanji akan melakukan evaluasi terhadap semua pejabat yang bermasalah, meskipun mereka sudah dilantik dan menduduki jabatan saat ini dan memberhentikan pejabat yang terlanjur dilantik. "Iya kita copot," tegas gubernur.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini