Pesona Bunaken Kian Meredup, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Manado - Keindahan Taman Nasional Bunaken pernah tersohor dan menjadi destinasi wisata nomor wahid di Sulawesi Utara. Taman nasional seluas 89.065 hektare ini, bahkan bersaing dengan Bali, sebagai tempat wisata laut paling indah di Tanah Air.

Namun, itu cerita beberapa tahun lalu, karena dalam satu dekade belakangan, kondisi Bunaken kian memburuk.

"Tarik-menarik kewenangan inilah yang membuat pengelolaan Taman Laut Bunaken menjadi tidak terkoordinasi. Akhirnya, memang mulai tidak terurus," kata Hanny Gamis dari Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB) kepada Liputan6.com, baru-baru ini.

Hanny mengungkapkan, hadirnya DPTNB didasari semangat otonomisasi daerah. "Di mana beberapa pihak terkait masuk dalam DPTNB yang berdiri di 2001 ini."

"Dewan ini terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah, termasuk akademisi," sambung dia.

Karena, kata Hanny, DPTNB terdiri dari para stakeholder daerah, menurut Hanny, dewan ini lebih punya tanggung jawab menjaga kelestarian Bunaken.

"Kami merasa memiliki. Karena ini aset daerah yang harus dijaga kelestariannya. Tidak sekadar keuntungan yang dikejar," turut dia.

Hanny menjelaskan, dari sejumlah retribusi seperti cottage, biaya masuk, dan sewa peralatan aktivitas di laut, pendapatan yang diperoleh DPTNB bisa mencapai Rp 1,2 miliar per tahun.

"Rp 300 sampai 400 juta disetor ke kas daerah, lainnya untuk operasional DPTNB. Termasuk pengawasan dan pelestarian kawasan konservasi," tutur dia.

Hanny mengatakan, DPTNB ketika itu rutin melakukan patroli laut, dan memberikan edukasi kepada warga sekitar terkait larangan penggunaan bom ikan.

"Aspek hukum kami lakukan, selain edukasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk ikut menjaga Bunaken," beber pria yang aktif di sejumlah LSM lingkungan ini.  

Sayangnya, menurut Hanny, sejak 2014 DPTNB dibubarkan, meski sampai saat ini peraturan daerah terkait pembentukan DPTNB itu belum dicabut.

"Untuk pengelolaan Bunaken diserahkan ke Balai Taman Nasional Bunaken, yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup," kata dia.    

Kini kondisi Bunaken mulai menurun, ancaman kematian biota laut kian besar. "Sering kita temukan penggunaan bom ikan."

"Padahal ini dilarang. Belum lagi persoalan sampah. Karena memang pengawasan sudah lemah," sambung dia.

Hanny menambahkan, pemerintahan Sulawesi Utara juga saat ini kurang peduli dengan nasib DPTNB.

Pegiat lingkungan dari Manado Verico Ngani juga menyatakan hal yang sama. Pengelolaan Bunaken ini ibarat benang kusut. Terutama tumpang-tindih kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan.

"Ini berimbas pada makin rusaknya ekosistem laut dan pantai, serta menurunnya pesona Bunaken," ujar mantan Direktur Yayasan Kelola Manado Verico.

Sementara, pegiat lingkungan Wildlife Concervation Society (WCS) Sonny Tasidjawa mengatakan, pemerintah baik Pemprov Sulut maupun Pemkot Manado, tidak mampu menangani sampah di Bunaken.

Menurut Sonny, kondisi itu mengakibatkan kualitas lingkungan di Bunaken semakin rusak. "Sampah dari daratan Manado yang dibuang ke laut. Tak hanya menyebabkan perairan menjadi kotor, tapi juga kerusakan terumbu karang dan biota laut lainnya."

"Belum ada penanganan serius dari pemerintah terkait hal ini," sambung Sonny.