Dituduh Aniaya Junior, 2 Siswa SMA di Semarang Dipaksa Keluar dari Sekolah

Karena Suwondo menolak mencabut, akhirnya sekolah mengeluarkan surat pengembalian kepada orangtua untuk AN dengan dasar dinilai telah melanggar pasal-pasal tata tertib yang dibuat oleh sekolah favorit itu.

Untuk AF, kata dia, orangtuanya ketakutan sehingga menulis surat pengunduran diri dalam kondisi tertekan, termasuk dikatakan sekolah sudah berkoordinasi kepolisian, komite sekolah, dewan guru, alumni dan Dinas Pendidikan, padahal belum.

Karena itu, dia menolak datang ketika dipanggil kembali oleh sekolah karena mengetahui sekolah akan memaksanya menandatangani surat pengunduran diri, sementara putrinya adalah anak baik-baik dan berprestasi.

"Saya merasa anak saya juga menjadi korban, Anin sempat masuk sekolah, kemudian disuruh pulang. Sampai sekarang, anak saya masih 'syok'. Padahal, tinggal beberapa bulan lagi kelulusan sekolah," kata Suwondo.

Selain dua siswa yang dikeluarkan, kata dia, ada sembilan pengurus OSIS yang terancam sanksi serupa yang juga dikaitkan dengan meninggalnya BT di kolam renang beberapa waktu lalu, tetapi tidak ada buktinya.

Indah, orangtua siswa pengurus OSIS lainnya juga prihatin dengan dikeluarkannya dua siswa SMA Negeri 1 Semarang tanpa alasan jelas yang membuat sejumlah orangtua siswa menjadi ikut resah.

"Kami orangtua siswa yang juga menjadi pengurus OSIS sepakat untuk mendukung AN dan AF. Anak-anak kami telah menjadi korban kekerasan psikis. Ini telah menjadi masalah bersama," katanya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri di Semarang tersebut belum bisa dikonfirmasi hingga saat ini. Saat dihubungi, nomor telepon selulernya juga tidak aktif.

AN, siswa sebuah SMA Negeri di Kota Semarang yang dikeluarkan dari sekolah atas dugaan penganiayaan terhadap adik kelasnya akan mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

Kuasa hukum AN, Hermansyah Bakrie, di Semarang, Minggu, 25 Februari 2018, mengatakan kliennya dikeluarkan oleh pihak sekolah bersama satu siswa lain yang berinisial AF.

Ia menyayangkan tindakan kepala sekolah yang dinilai otoriter itu. Menurut dia, pihak sekolah seharusnya melakukan evaluasi ke internal sebelum memutuskan untuk mengeluarkan siswanya.

"Jangan mentang-mentang AN ini berasal dari keluarga kurang mampu," katanya.

Ia menegaskan perbuatan kepala sekolah tersebut tergolong sebagai penyalahgunaan wewenang.

Saksikan video pilihan berikut ini: