Sukses

Menteri Susi Menangis Terima Doktor Honoris Causa dari ITS

Menteri Susi Pudjiastuti merupakan orang ketiga yang menerima gelar honoris causa selama ITS berdiri.

Liputan6.com, Surabaya - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menerima gelar kehormatan doktor honoris causa (Dr HC) bidang pembangunan kelautan serta perikanan Indonesia dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya karena kontribusi dan kiprahnya dalam dunia kemaritiman.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengaku sebenarnya tidak membutuhkan gelar itu. Namun, sebagai seorang profesional yang cinta kepada laut serta pertanggungjawaban sebagai seorang pejabat negara, legimitasi ini sangat penting untuk meneruskan kebijakan yang dilakukan KKP untuk diteruskan.

"Karena ini satu-satunya yang bisa memastikan masa depan bangsa kita," tuturnya, Jumat (10/11/2017).

Saat berpidato, Susi sempat menangis. Ia mengaku air matanya mengalir karena teringat anak dan ibu-bapaknya. Gelar tersebut juga untuk memotivasinya agar meneruskan kebijakan yang telah dibuat.

"Saya merasa apa yang telah terjadi di kelautan akan tercurah untuk semua, bahwa laut harus dijaga kelangsungan dan keberlanjutannya. Saya bangga bisa membagi, Indonesia menang untuk mendapatkan kedaulatan lautnya," ucap Susi.

Rektor ITS Prof Joni Hermana memberikan gelar tersebut bersamaan dengan peringatan Dies Natalis ITS ke-57 di kampus setempat. Ia menjadikan Susi sebagai penerima gelar doktor honoris causa ke-3 ITS setelah Hermawan Kartajaya dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Joni mengungkapkan, proses pemberian gelar kehormatan itu kepada Susi Pudjiastuti cukup panjang dan dimulai sejak September 2016. Pemberian gelar doktor honoris causa yang ke-3 dalam sejarah 57 tahun berdiri itu menunjukkan ITS cukup selektif dalam memberikan gelar itu.

"Kita butuh orang yang mampu membuat pembangunan terhadap bangsa dan dia telah menujukkan kinerja yang sangat baik dan signifikan," ujar Guru Besar Teknik Lingkungan itu.

Saksikan video pilihan berikut ini:

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pidato Menteri Susi

Berikut adalah sepenggal pidato Menteri Susi yang berjudul "Mempertahankan Keberlanjutan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia".

"Materi ini saya sarikan berdasarkan kebijakan yang selama ini saya Iakukan dalam membangun kelautan dan perikanan di Indonesia, serta kajian pustaka, data empiris, serta refleksi pemikiran yang telah saya diskusikan dan konsultasikan bersama para pembimbing Prof. Semin, ST, MT, PhD., Prof. Dr. Ketut Buda Artana, ST, M.Se dan Raja Oloan Saut Guming, ST, M.Sc, Ph.D.

Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Tantangannya

Luas wilayah lautan Indonesia mencapai dua pertiga dari seluruh wilayah atau sekitar 6,32 juta km2, 17.504 ribu pulau, dan panjang garis pantai mencapai 99.093 km telah memberikan peluang besar untuk menjadi poros maritim dunia (BIG, 2012).

Berdasarkan hal tersebut pemerintahan Jokowi-JK sejak awal pelantikannya mencanangkan pembangunan berhaluan kelautan dengan bertekad menjadikan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi secara tegas mengatakan bahwa:

"Kita telah telalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita kaya, sebagai semboyan nenek moyang di masa lalu bisa kembali lagi membahana"

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia tersebut, tentu perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu tantangan paling besar yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan selama ini, adalah masih tingginya praktik kejahatan perikanan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU fishing).

Praktik ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap aspek ekonomi, ekologi, sosial bahkan melanggar kedaulatan negara. Beberapa dampak negatif dari aspek ekonomi adalah, pertama, rendahnya kontribusi perikanan tangkap terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Dengan adanya aktivitas IUU fishing di perairan Indonesia telah mengurangi kontribusi perikanan tangkap terhadap ekonomi nasional dan mendorong hilangnya keuntungan sumber daya perikanan.

Menurut catatan Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017) terlihat bahwa kontribusi perikanan tangkap terhadap PDB nasional sebelum tahun 2014 tidak lebih dari 1,10."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.