Membantu Buruh Migran Lepas dari Jerat Makelar

Ria menerangkan, PPT memang didirikan untuk melindungi dan memberdayakan buruh migran agar tak menjadi korban, pada prapemberangkatan, saat penempatan dan pasca-kepulangan atau purna buruh migran. PPT berfungsi sebagai pusat saluran informasi, pendataan dan pengaduan para buruh migran maupun keluarganya.

PPT didirikan pada 2016, pasca-penerbitan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Kepengurusan PPT terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Babinsa (TNI), dan elemen masyarakat lainnya.

Dari Perdes itu juga lahir tiga lembaga lain yang masih satu kesatuan yakni lembaga induk Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dan Komunitas Keluarga Buruh Migran (Kabumi). Masing-masing lembaga memiliki tugas masing-masing. PPT lebih ke arah advokasi dan informasi, sementara Kabumi lebih berkonsentrasi ke arah pemberdayaan.

Sselain mengurus kasus buruh migran. PPT juga berfungsi sebagai lembaga untuk pendidikan dan pemberdayaan buruh migran, baik pra-maupun pasca penempatan. Beberapa yang dilakukan antara lain, pelatihan paralegal (advokasi), penyuluhan hak-hak buruh migran, pengelolaan keuuangan (remiten). Tujuannya, yakni agar keberangkatan mereka aman dan tak mendapat masalah di negara tujuan.

"Harapannya, saat sudah pulang ke desa, tidak perlu lagi berangkat ke luar negeri lagi. Cukup mereka membuka usaha atau bekerja dari rumah, karena sudah mendapat pelatihan bisnis dan ketrampilan," kata Makmum, pengurus PPT Bojongsari.

Makmum menjelaskan, pelatihan untuk buruh migran purna lebih banyak pada ketrampilan, seperti menjahit, membuat bros, membuat berbagai jenis makanan, kerajinan tas, kain perca, dan keterampilan lainnya. Tujuannya, buruh migran yang sudah pulang tak perlu lagi ke luar negeri lantaran sudah mendapat penghasilan lain di desa.

Makmum menambahkan, PPT juga berjejaring dengan berbagai lembaga bantuan hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern dalam isu buruh migran, seperti Indopth dan Migrant Care.

Meski begitu, Makmum mengakui masih banyak kekurangan pada lembaganya. Antara lain, saat kasus yang membelit buruh migran hanya selesai lewat litigasi. Sebab, pihaknya belum memiliki pendamping khusus berkualifikasi advokat atau mitra permanen semacam lembaga bantuan hukum.

"Sementara ini kami menggandeng berbagai lembaga untuk bersinergi menyelesaikan sebuah kasus. Sejak didirikan sudah ada tiga kasus yang kami selesaikan," ujarnya.

Makmum menembahkan, dari sekitar 1200 keluarga di Desa Bojongsari, lebih dari 70 persennya merupakan keluarga buruh migran, baik sedang penempatan maupun purna-TKI. Sebab itu, ia menilai fungsi PPT dan komunitas buruh migran menjadi hal penting untuk mengantisipasi agar TKI tak selalu menjadi korban.