Aksi Protes Petugas Damkar Bikin Panik DPRD Jambi

Liputan6.com, Jambi - Aksi belasan orang petugas pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Sarolangun], Jambi, pada Senin siang, 25 September 2017 di gedung DPRD setempat membuat panik para penghuninya. Sejumlah anggota dewan dan pegawai mengira ada kebakaran.

Dua unit mobil damkar diparkir tepat di depan gedung DPRD Sarolangun. Sementara belasan petugas damkar lengkap dengan seragam langsung turun menuju gedung wakil rakyat itu. Saat itu, ternyata bukan terjadi kebakaran, melainkan para petugas damkar tersebut ingin menyampaikan keresahannya lantaran gaji mereka belum dibayar.

"Malah ada yang dari Maret belum gajian sampai sekarang," ujar Oga, salah seorang petugas damkar di gedung DPRD Sarolangun.

Menurut Oga, ia dan 51 orang petugas damkar merupakan pegawai non-PNS atau honorer. Selain karena masalah gaji, para petugas damkar ini juga mengeluhkan manajemen Dinas Damkar Sarolangun.

"Minyak (BBM) sering kosong, bagaimana mobil (damkar) bisa beroperasi kalau kosong," ujarnya.

Salah seorang anggota DPRD Sarolangun, Supratman, awalnya kaget dan sedikit panik karena mengira ada insiden kebakaran di gedung DPRD. Namun, usai bertemu para petugas Damkar, Supratman menyatakan akan menindaklanjuti laporan dan keluhan para petugas kebakaran itu.

"Dewan akan memanggil Kepala Dinas Damkar," ujar Supratman.

Kemudian, Kepala Dinas Damkar Sarolangun, Thamrin, muncul di halaman gedung DPRD dan meminta agar anak buahnya segera memulangkan mobil Damkar ke markas.

"Ini masalah rumah tangga kita (damkar), ayo pulang," ucap Thamrin.

Sementara itu, Wakil Bupati Sarolangun, Hilalatil Badri, mengatakan, uang yang seharusnya untuk membayar gaji petugas damkar terpakai untuk kegiatan operasional.

"Itu dari pengakuan Kadis Damkar. Ini merupakan kelalaian Dinas Damkar," ujar Hilalatil Badri, Selasa, 26 September 2017.

Pria yang akrab disapa Hilal ini menilai wajar para petugas damkar kesal dan melakukan aksi di gedung DPRD Sarolangun. Sebab, gaji tersebut sebelumnya sudah di-SPJ-kan.

"Kita minta Oktober dibayar. Kata Kadis Damkar ada dana kegiatan yang belum cair, dan dana itu akan dipakai untuk menutupi pembayaran gaji tersebut," ucap Hilal.

Dia menambahkan, terjadinya masalah keterlambatan pembayaran gaji itu disebabkan Dinas Damkar belum memiliki sistem penganggaran yang baik seperti instansi lainnya.

"Sebelumnya damkar ini kan di bawah BPBD. Tapi sejak Januari berpisah, jadi berdiri sendiri. Saat itu anggaran dinas belum konkret karena anggarannya ada di BPBD dalam APBD murni tahun 2017, otomatis anggaran Dinas Damkar belum ada," ujar Hilal menjelaskan.

Saksikan video pilihan berikut: