4 Dugaan Kecurangan Terkait BPJS Kesehatan di Garut

Adapun Sekjen Garut Governance Watch (GGW), Yuda Ferdinal, mengatakan dalam riset sejak Maret sampai Agustus lalu, lembaganya memperoleh empat temuan kecurangan yang diduga dilakukan peserta dan pihak BPJS Kesehatan.

"Untuk peserta BPJS, yakni pemalsuan data peserta JKN PBI (Kartu Indonesia Sehat). Modusnya pasien tak punya kartu BPJS, tapi meminjam kartu milik saudaranya," katanya.

Kemudian penonaktifan masa aktif kartu peserta BPJS Kesehatan, padahal peserta BPJS rutin membayar sejak Juni 2016 sampai Juni 2017. "Pas peserta mau pakai katanya tidak aktif, nah itu bagaimana padahal peserta itu rutin bayar," ujarnya.

Sedangkan dugaan kecurangan pihak rumah sakit, yakni dengan tidak menyediakannya obat yang dibutuhkan pasien, serta meminta peserta BPJS membeli obat di luar rumah sakit.

"Padahal obat tersebut bisa diklaim oleh BPJS. Pihak rumah sakit sebenarnya yang harus mengupayakan membeli obat keluar. Bukannya pasien yang membeli," Yuda membeberkan.

Terakhir, dugaan tindak kecurangan yang terjadi, yakni mengarahkan pasien untuk membeli obat di apotek tertentu yang dituding telah kerja sama dengan dokter yang menangani pasien BPJS Kesehatan.

"Ada yang menawarkan jasa jual beli darah dan percaloan penebusan obat yang dilakukan pegawai RSUD terhadap pasien BPJS Kesehatan. Besarannya ada yang dipatok, ada juga yang sukarela," ujarnya.

Dengan sejumlah temuan itu, ICW berharap segera ada perbaikan, sehingga pelayanan masyarakat lebih optimal. "Dulu DPRD Garut pernah meminta sistem daring (online), tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada sistem tersebut," kata Yuda.

Tanggapan RSUD dr Slamet

Terkait temuan ICW tersebut, juru bicara RSUD dr Slamet, Garut, Muhammad Lingga Saputra mengatakan, pada dasarnya semua layanan bagi pasien maupun peserta BPJS Kesehatan diberikan secara maksimal, baik secara medis ataupun secara administratif.

Namun, ia mengakui ada beberapa obat yang tidak bisa disediakan pihak rumah sakit. "Tidak semuanya ada (obat), memang ada beberapa jenis obat yang tidak masuk ke DPHO/Daftar Obat yang ditanggung oleh BPJS, sehingga mesti membeli," ujar dia.

Sedangkan ihwal ketidakaktifan kartu BPJS Kesehatan milik pasien saat digunakan, ia mengatakan bahwa hal itu adalah kewenangan pihak BPJS.

"Kalau dilihat dari segi administrasi, apabila kartu kepesertaan BPJS yang bersangkutan tidak aktif karena berbagai hal misalnya ada tunggakan premi yang harus dibayar oleh yang bersangkutan, itu sepenuhnya kewenangan bukan ada di pihak kami," Muhammad Lingga memungkasi.