Angkutan Umum Vs Transportasi Online di Jabar Masih Panas

Terkait polemik tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat mendukung penuh tuntutan Aliansi Angkutan Umum kepada pemerintah provinsi agar transportasi berbasis online harus memiliki peraturan yang jelas dalam beroperasi.

Tuntutan itu selaras dengan negara hukum yang harus mengatur tata cara operasional moda transportasi, tak terkecuali transportasi berbasis online.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Organda Jabar Husein Anwar, pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Barat diminta pada 1 April 2017 telah menerbitkan peraturan terkait transportasi berbasis online, berbarengan dengan sosialisasi pelaksanaan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016.

"Intinya Organda itu sebagai asosiasi pengusaha untuk segala jenis pelayanan mengharapkan ada pengaturan yang setara dan adil bagi semuanya. Karena semuanya itu nanti termasuk online, nantinya juga anggota Organda," ujar Husein di Bandung, Kamis, 30 Maret 2017.

Husein mengatakan, sekalipun sosialisasi pelaksanaan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 berbarengan dengan permintaan diterbitkannya peraturan gubernur perihal serupa, dianggap tidak bertabrakan dalam hal teknis di lapangan.

Alasannya, menurut Husein, sosialisasi pelaksanaan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 di lapangan nanti sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah, termasuk penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran.

"Setelah mereka diberi kesempatan yang online ini untuk mendapatkan izin, tetapi tidak dilakukan dan tetap beroperasi serta tidak ada niatan baik mengikuti aturan, ya terpaksalah," ucap Husein.

Ia menyebutkan, jika transportasi berbasis online memiliki niat baik dengan memproses perizinan, selama tiga bulan mendatang yang dituntut aliansi transportasi konvensional adalah dihentikan sementara operasionalnya.

Husein mengatakan, tidak ada alasan bagi transportasi berbasis online tak mengikuti hasil revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 karena dianggap sudah menguntungkan kedua belah pihak.

"Misalkan begini, mengenai kuota, jadi selama ini yang menjadi masalah mereka bisa bertambah sesukanya tanpa memperhatikan jumlah kebutuhan karena jika kebutuhan dan permintaan tidak seimbang, maka akan jomplang," Husein menjelaskan.

Organda Jawa Barat mencontohkan persaingan antara sesama transportasi berbasis online sekarang ini sudah tidak sehat. Pemicunya adalah tidak meratanya raihan pendapatan para pengemudi transportasi online.

Banyak keluhan para pengemudi transportasi online itu yang diterima Organda akibat tidak adanya sistem yang mengatur jumlah kuota. "Karena mereka tidak dibatasi keberadaannya alias sebanyak-banyaknya akibat tarif yang dikenakan berdasarkan perusahaan aplikasi, sementara operatornya adalah pengemudinya," Husein Anwar memungkasi.