Sukses

Imbauan MUI Kampung Ahok soal Penistaan Agama

Ahok sudah tersangka dan sejumlah pihak minta tak ada aksi lanjutan.

Liputan6.com, Pangkalpinang - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau seluruh masyarakat di daerah itu agar tidak melakukan aksi lanjutan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

"MUI Babel tidak merekomendasikan masyarakat melakukan Aksi Bela Islam III, baik di Jakarta maupun di daerah ini," kata Ketua MUI Babel, Zayadi, di Pangkalpinang, Rabu (23/11/2016) dilansir Antara.

Menurut dia, pihaknya tidak merekomendasikan aksi lanjutan karena menilai tuntutan Aksi Bela Islam II telah dipenuhi Polri dan pemerintah dengan menyelesaikan kasus tersebut secara tegas, cepat, dan transparan.

"Fatwa MUI Pusat juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus penistaan agama kepada para penegak hukum, sehingga tidak perlu menggelar aksi lanjutan," ujar dia.

Ia mengatakan MUI Babel khawatir apabila Aksi Bela Islam III jadi digelar, maka akan berdampak buruk terhadap situasi dan kondisi Indonesia saat ini.

"Aksi tersebut rawan disusupi unsur-unsur lainnya, sehingga dapat melenceng dari tujuan awalnya untuk penindakan kasus penistaan agama," kata dia.

Ia mengimbau masyarakat Babel untuk selalu berdoa dan memberi dukungan agar para pemimpin pemerintahan dan Polri diberi kekuatan untuk menyelesaikan kasus penistaan agama itu dengan baik.

Imbauan MUI NTT

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur Jalaludin Betan menyerukan umat Islam setempat jangan sampai terprovokasi rencana unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember 2016.

"Akan mencederai jalinan kerukunan agama di daerah ini yang telah alam terbentuk," kata dia di Kupang, Selasa.

Provokasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, kata dia, bisa merusak hubungan antarsesama umat beragama yang telah terjalin baik selama ini.

"Jangan mau didorong melakukan tindakan yang bisa saja mencederai jalinan kerukunan hidup beragama antarsesama umat berbeda keyakinan yang telah lama tercipta," katanya.

Bahkan menurut dia, jika melihat oknum atau ormas yang melakukan aktivitas mencurigakan merusak keutuhan umat beragama di NTT segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditelusuri dan dicegah sebelum melebar.

"Jangan memberi tanggapan berlebihan terhadap kejadian di daerah lain seperti di DKI dan Samarinda karena akan membuat situasi dan kondisi di daerah ini ikut terhasut," kata Jalaludin.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan aksi Bela Islam III yang direncanakan pada 2 Desember 2016 dikhawatirkan berdampak negatif, yaitu merugikan negara dan rakyat Indonesia, karena mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian bangsa.

"Saya cuma khawatir nanti pasar modal, indeks saham gabungan, mata uang, dan kepercayaan investor terganggu. Kalau itu sampai terjadi, negara dirugikan, rakyat banyak dirugikan," kata dia.

Aksi FPI di Banten

Meski Ahok telah dijadikan tersangka dan proses hukumnya tengah ditangani aparat kepolisian, Front Pembela Islam (FPI) tetap mengajak umat muslim untuk berjuang agar Ahok segera dihukum atas kasus dugaan penistaan ayat suci Alquran.

FPI menggelar tablig akbar di Banten, Selasa, 22 November 2016. Imam Besar FPI, Rizieq Shihab, datang sekitar pukul 16.30 WIB menggunakan mobil Mitsubishi Pajero putih berpelat nomor B 1 FPI.

Acara tabligh akbar yang dihadiri oleh ribuan umat muslim Banten itu selesai sekitar pukul 17.30 WIB dan ditutup dengan salat Asar berjemaah di lokasi tersebut.

Rizieq Shihab menyerukan bahwa segala konstitusi negara yang bertentangan dengan Alqur'an dan Al-Hadis untuk segera direvisi. "Yang harus kita taati adalah surat Al-Maidah ayat 51. Kalau kita mundur lagi di ayat 49 kita diperintahkan menegakkan hukum Allah," kata dia.

Aksi Damai di Sawahlunto

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, menggelar apel besar kebinekaan cinta damai yang dipusatkan di lapangan sepak bola Ombilin, Rabu (23/11/2016).

"Apel ini dilaksanakan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh aparatur sipil negara bersama para tokoh masyarakat akan pentingnya menjadikan kebinekaan dan keberagaman suku, adat dan agama sebagai sebuah kekuatan dalam membangun bangsa Indonesia," kata Kapolres setempat, AKBP Riyadi Nugroho, di Sawahlunto.

Menurut dia, keberadaan kota itu yang terdiri atas struktur sosial multietnis dan telah membaur hidup berdampingan sejak lama secara damai. Kondisi tersebut perlu dipertahankan, salah satunya melalui kegiatan-kegiatan apel serta dialog antargolongan bersifat membangun dalam posisi selaku bagian dari bangsa yang besar.

Sehingga isu-isu yang dapat mengancam kebinekaan tersebut bisa ditekan sejak dini oleh seluruh komponen masyarakat melalui tokoh agama, adat, pemuda, wanita dan lain sebagainya.

"Menjaga semangat kebangsaan dan kebersamaan tersebut menjadi modal utama dalam mengantisipasi masuknya paham radikal serta praktik terorisme mulai dari lingkungan terkecil dalam lingkup pemerintahan terdepan," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Sawahlunto, Ali Yusuf, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk kesadaran dan bukti komitmen jajaran pemerintahan di kota itu dalam menghormati kebinekaan.

Keberagaman yang tercipta di kota itu, ujarnya, telah tumbuh sebagai kekuatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

Pada kesempatan itu, ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan berbagai tingkatan untuk senantiasa memelihara kedamaian yang telah tercipta dan berlangsung secara terus-menerus sejak ratusan tahun silam.

"Jangan berikan ruang sedikit pun terhadap kemungkinan munculnya silang sengketa antar suku dan golongan. Jaga kekompakan dan rasa persatuan dengan menjadikan kedaulatan negara sebagai tujuan akhir yang harus dijaga secara bersama," ujar Ali.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.